anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani menilai kerusuhan dan terjadi di palopo sulawesi sedang adalah salah Salah satu dampak daripada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan itu bisa maka karena ketidakpuasan dari calon kepala daerah dan sudah menganggarkan uang tinggi, namun kemudian kalah, kata miryam s haryani pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan tersebut bisa juga dipicu dengan sikap komisi pemilihan publik daerah (kpud) setempat yang disangsikan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, menurut dia, dapat persepsi publik bahwa kpud berpihak terhadap salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol dan mesti melakukan pendidikan politik pada warga tapi realitasnya sering tidak dilakukan, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing - Obat Pelangsing perut - Menurunkan Berat Badan
menurut miryam, untuk memimalisir tindakan anarkis serta kerusuhan di penyelenggaraan pilkada, mesti dilakukan evaluasi.
politisi partai hanura ini mengusulkan, supaya pilkada kabupaten serta kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini juga merupakan wacana dalam pembahasan ruu pilkada, katanya.
sementara tersebut, anggota komisi i dpr ri dari fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tidak setuju di wacana yang hendak membayarkan lagi pilkada kabupaten serta kota ke dprd.
menurut dia, kalau terjadi gejolak di pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan selama pemilihnya penduduk serta dprd, namun lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.